MENYONGSONG SERTIFIKASI WIDYAISWARA

Print
Parent Category: ARTIKEL Category: Bangunan
Last Updated on Tuesday, 14 May 2013 Published Date Written by supono

MENYONGSONG SERTIFIKASI WIDYAISWARA

Oleh: Supono (Widyaiswara Departemen Bangunan)

 

Barangkali sebagian dari kita sebagai Widyaiswara, masih belum terbiasa dengan yang namanya sertifikasi Widyaiswara. Pernyataan sertifikasi Widyaiswara bisa kita temui pada Permenpan No. 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, khususnya Pasal 5 ayat (2) huruf i. Di sana disebutkan bahwa Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara wajib melakukan tugas pembinaan antara lain meliputi menyelenggarakan dan memfasilitasi proses sertifikasi Jabatan Fungsional Widyaiswara. Aturan ini bisa diberi makna lain dari sudut pandang kita sebagai Widyaiswara yaitu bahwa semua Widyaiswara harus mengikuti proses sertifikasi, dimana sertifikasi tersebut dilakukan oleh LAN dalam rangka membina Widyaiswara.

Penyelenggaraan dan fasilitasi proses sertifikasi Jabatan Fungsional Widyaiswara yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk semua Widyaiswara ditargetkan selesai sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2010, Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya Pasal 33 yang berbunyi Widyaiswara yang belum disertifikasi tetap melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya dan diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan sertifikasi paling lambat sampai dengan 31 Desember 2014”.

Dalam Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2010 Nomor 2 Tahun 2010 Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa sertifikasi adalah proses pengakuan atas kelayakan seorang Widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih mata Diklat tertentu melalui uji kompetensi dengan merujuk pada standar kompetensi Widyaiswara. Dari definisi sertifikasi ini akan kita perjelas lagi definisi lainnya yaitu standar kompetensi Widyaiswara dan uji kompetensi, agar kita bisa memahami lebih jauh tentang sertifikasi. Standar kompetensi Widyaiswara berada dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 5 tahun 2008, sedangkan uji kompetensi bisa kita jumpai dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Sertifikasi Widyaiswara.

Standar Kompetensi Widyaiswara

Menurut Peraturan Kepala LAN Nomor 5 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa standar kompetensi Widyaiswara adalah kemampuan minimal yang secara umum dimiliki oleh seorang widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS. Jadi menurut peraturan ini standar kompetensi Widyaiswara merupakan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang Widyaiswara, dimana kemampuan tersebut sifatnya minimal dan umum ada pada semua Widyaiswara. Atau bisa dikatakan kemampuan tersebut bersifat “generik”.

Pada Peraturan Kepala LAN Nomor 5 tahun 2008 disebutkan bahwa standar kompetensi Widyaiswara terdiri dari:

1.Kompetensi pengelolaan pembelajaran yaitu kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Kompetensi pengelolaan pembelajaran ini meliputi kemampuan:

a. membuat Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)/Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP);

b. menyusun bahan ajar;

c. menerapkan pembelajaran orang dewasa;

d. melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta;

e. memotivasi semangat belajar peserta; dan

f. mengevaluasi pembelajaran.

2. Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara mengenai tingkah laku dalam melaksanakan tugas jabatannya yang dapat diamati dan dijadikan teladan bagi peserta Diklat. Kompetensi kepribadian ini meliputi kemampuan:

a. menampilkan pribadi yang dapat diteladani; dan

b. melaksanakan kode etik dan menunjukkan etos kerja sebagai Widyaiswara yang profesional.

3. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara dalam melakukan hubungan dengan lingkungan kerjanya. Kompetensi sosial ini meliputi kemampuan:

a. membina hubungan dan kerjasama dengan sesama Widyaiswara; dan

b. menjalin hubungan dengan penyelenggara/ pengelola lembaga Diklat.

4. Kompetensi substantif adalah kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara di bidang keilmuan dan keterampilan dalam mata diklat yang diajarkan. Kompetensi substantif ini meliputi kemampuan:

a. menguasai keilmuan dan keterampilan mempraktekkan sesuai dengan materi diklat yang diajarkan; dan

b. menulis karya tulis ilmiah yang terkait dengan lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya.

Sementara itu bobot untuk masing-masing kompetensi yaitu kompetensi pengelolaan pembelajaran dengan bobot 40%, kompetensi kepribadian (10%), kompetensi sosial (10%), dan kompetensi substantif dengan bobot 40%.

Pedoman Sertifikasi Widyaiswara

Untuk menyelenggarakan proses sertifikasi, telah ada pedoman yang mengaturnya yaitu Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Sertifikasi Widyaiswara. Pada Pasal 1 dalam peraturan tersebut, ada beberapa definisi yang penting untuk dipahami agar bisa mengerti secara utuh maksud dari sertifikasi yaitu:

1. Uji kompetensi adalah proses sertifikasi melalui penilaian terhadap portofolio Widyaiswara dan micro teaching.

2. Portofolio adalah kumpulan dokumen Widyaiswara yang memuat data/ informasi mengenai unjuk kerja dan/atau kinerja Widyaiswara yang tidak dinilai dalam micro teaching.

3. Micro teachingadalah kegiatan Widyaiswara dalam memaparkan satu mata Diklat untuk dinilai kompetensinya.

Pada Pasal 5 disebutkan bahwa sertifikasi Widyaiswara dilaksanakan melalui penilaian portofolio dan uji kompetensi melalui micro teaching. Selanjutnya Pasal 6 dan Pasal 7 mengatur tentang sub kompetensi yang dinilai melalui penilaian portofolio dan sub kompetensi yang diuji melalui micro teaching. Berikut ini ringkasan isi pasal-pasal tersebut.

1. Penilaian melalui portofolio dilakukan terhadap sub kompetensi:

a. membuat Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)/Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP). Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai.

b. menyusun bahan ajar. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai.

c. menampilkan pribadi yang dapat diteladani. Penilaian dilakukan oleh salah seorang Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Pimpinan Lembaga Diklat.

d. melaksanakan kode etik dan menunjukkan etos kerja sebagai Widyaiswara yang profesional. Penilaian dilakukan oleh salah seorang Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Pimpinan Lembaga Diklat.

e. membina hubungan dan kerjasama dengan sesama Widyaiswara. Penilaian dilakukan oleh seluruh rekan sejawat Widyaiswara di lingkungan Lembaga Diklat Widyaiswara.

f. menjalin hubungan dengan penyelenggara/pengelola Lembaga Diklat. Penilaian dilakukan oleh seluruh rekan sejawat Widyaiswara di lingkungan Lembaga Diklat Widyaiswara.

g. menulis karya tulis ilmiah yang terkait dengan lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya (yang dihasilkan dalam 3 tahun terakhir dan terkait hanya dengan mata diklat yang akan diujikan dalam Sertifikasi). Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai.

2. Penilaian melalui micro teaching dilakukan terhadap sub kompetensi:

a. menerapkan pembelajaran orang dewasa;

b. melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta;

c. memotivasi semangat belajar peserta;

d. mengevaluasi pembelajaran; dan

e. menguasai keilmuan dan keterampilan mempraktekkan sesuai dengan materi mata Diklat yang diajarkan.

Penilaian terhadap semua sub kompetensi pada micro teaching ini dilakukan olem Tim Penilai.

Selanjutnya Pasal 9 mengatur tentang prosedur penyelenggaraan sertifikasi. Pada Pasal 9 angka 1 diatur tentang usulan sertifikasi yang bunyi lengkapnya seperti berikut: Satminkal (Satuan Administrasi Pangkal/Unit kerja) Instansi Widyaiswara mengajukan usulan Sertifikasi secara tertulis kepada Instansi Pembina dengan melampirkan:

a. biodata Peserta Sertifikasi Widyaiswara;

b. GBPP/RBPMD dan SAP/RP;

c. bahan ajar;

d. penilaian kompetensi kepribadian oleh Pimpinan Instansi;

e. penilaian kompetensi sosial oleh rekan sejawat Widyaiswara;

f. karya tulis ilmiah.

Referensi:

1. PERMENPAN No. 14 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya

2. Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya

3. Perkalan No. 5 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Widyaiswara

4. Perkalan No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Sertifikasi Widyaiwara             

Copyright 2019. Powered by Humas. PPPPTK BOE MALANG