Rekonstruksi peran pendidikan SMK tahun 2030, Sebuah renungan setelah lebih 15 tahun reformasi sistem pendidikan.

Print
Category: Listrik & Elektronika
Last Updated on Monday, 09 February 2015 Published Date Written by agus salim, MT

 

Rekonstruksi peran pendidikan SMK tahun  2030,

Sebuah renungan setelah lebih 15 tahun reformasi sistem pendidikan.

 

Agus Salim, MT (Widyaiswara P4TK Malang)

agussali@yahoo.com

 

Abstrak

Pendidikan vokasi pada dasarnya pendidikan yang diharapkan dapat mempersiapkan tenaga kerja terampil sebagai operator, teknisi maupun tenaga ahli diperusahaan, instansi pemerintah atau swasta bahkan kemungkinan dapat berkiprah secara profesional (sebagai engineering) ditingkat internasional. Tahun 2030 menjadi titik starting bagi Indonesia  menuai era golden opportunity dimana kelak kita akan mempunyai SDM yang berkualitas tinggi, mandiri dan mempunyai kompetensi professional yang teruji jika sejak 15 tahun yang lalu hingga sekarang dan seterusnya secara serius harus dipersiapkan. Dan lembaga pendidikan adalah sasaran pengemban amanah mulia ini. Oleh karenanya pendidikan yang mengarah pada vokasi menjadi sangat dituntut inovasinya.

Kata kunci: Kurikulum, Golden opportunity dan Pendidikan Vokasi.

 

Tantangan  pengembangan  SMK

Tahun 1960 hingga tahun 70-an, seleksi siswa masuk STM lebih ketat daripada masuk SMA. Dalihnya waktu itu, tamatan STM disamping dapat kesempatan bekerja juga terbuka melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Kala itu Sekolah Teknik (ST) yang sederajat SMP ketentuannya selain langsung bekerja dapat melanjutkan ke STM sedangkan jika masuk ke SMA tidak ada kelonggaran yang sama dengan SMA. Pasang surut perhatian pemerintah dalam membuat model sokolah untuk membentuk lulusan siap kerja telah dilakukan. Sebegitu jauh hingga 15 tahun reformasi sistem pendidikan Indonesia, sejak Mei 1998 hingga sekarang 2015 berbagai prestasi dan kelemahan tentu mewarnai perjalanan reformasi. Beberapa kasus yang ditemui di Industri multi nasional di Jababeka sejak lima tahun terakhir penerimaan karyawan sebagai operator tidak mengutamakan lulusan SMK yang terkait tetapi cenderung mengambil dari SMA atau SLTA secara umum. Dalih penguatnya adalah: bahwa lulusan SLTA dari disiplibn ilmu apa saja dapat di latih dalam waktu 3 bulanan dan hasilnya mereka mampu mengejar kompetensi kerja yang dibutuhkan sebagai oprator. Di Rungkut Surabaya justru kualitas anak SMK dipertanyakan, mengapa  skill dasar anak SMK jauh berbeda pada sepuluh tahun terakhir? Dinamikanya sangat kentara, beberapa SMK yang mengaku bertaraf SBI atau SMK unggul lain mengaku merasa sangat nyaman dengan kinerja lulusannya karena hamper diatas 60-80% mereka dapat melanjutkan ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dengan berbagai program studi unggulan termasuk diantaranya kedokteran, hukum dan lainnya diluar background pendidikan sebelumnya. Sebaliknya, masih ada SMK 4 tahun yang tetap konsisten menjaga baku mutu anak didiknya untuk fokus lulusannya dipersiapkan untuk serius mengisi lapangan kerja secara profesional. Akhirnya pertanyaan jangka panjangnya adalah: Akan fokus kemana SMK tahun 2030? Adalah sebuah rekayasa mimpi yang diusulkan oleh ekonom Nouriel Roubini sebagai tantangan untuk dijawab oleh kurikulum global (K13) seperti digambarkan dalam:“Goodby China, Hello Indonesia” !!

Statistik tenaga kerja SMK, Jatim.

Semangat yang terlanjur mengapresiasi pada Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) yang telah menyiapkan lulusannya mampu berkompetitif dalam mengisi kebutuhan tenaga kerja atau minimal mudah terserap kerja, ternyata belum sepenuhnya benar. Para lulusan SMK justru terbanyak menjadi pengangguran (bekerja tidak sesuai dengan kompetensi yang didapatkan saat belajar). Berdasarkan data terakhir BPS (Badan Pusat Statistik) Jatim menunjukkan tertinggi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berasal dari lulusan SMK. Yang tidak disangka, pengangguran dari lulusan SMU justru lebih kecil dibandingkan jumlah pengangguran lulusan SMK. Menurut Kepala Statistik Kependudukan Bidang Statistik Sosial, BPS Jatim. Kadarwati, data tersebut adalah hasil survei dari BPS per Agustus 2008. Disebutkan bahwa pengangguran lulusan SMK di Jatim mencapai 16,94%, kemudian SMA 12,99%, Universitas 10,83% , diploma(I/II/III) 10,42%, SMP 7,71% , dan SD 2,86%. Sementara pengangguran secara keseluruhan di Jatim sebesar 6,42%, atau sebanyak 1,3 juta orang dari 20,18 juta angkatan kerja.

 

Tabel 1. Komposisi sebaran tenaga kerja

 

Bandingkan di Bandung Jabar, dari  jumlah total lulusan SMK Negeri di Kota Bandung tahun 2008 yang berjumlah 3058 siswa, sebanyak 2050 siswa atau 67.04% dari jumlah lulusan telah bekerja. Kata kuncinya: keterserapan lulusan, kualitas guru, ketersediaan sarana prasarana akan sangat mempengaruhinya.

Beberapa waktu yang lalu kita terhenyak oleh prediksi dari McKinsey bahwa Indonesia akan menjadi “Kekuatan 7 besar ekonomi dunia pada 2030” dan bahkan akan melampaui Inggris dan Jerman. Dengan jumlah penduduk yang saat ini mencapai lebih dari 237 juta jiwa, Indonesia dipandang sebagai negara dengan pertumbuhan kelas menengah cukup tinggi. Pada 2030 diperkirakan jumlah penduduk dengan pengeluaran $2-4 per hari akan mencapai 91,49 juta, antara $4-6 per hari sekitar 27,8 juta, $6-10 sekitar 11,88 juta dan $10-20 per hari sekitar 3,09 juta. Potensi yang besar dari kelas menengah tersebut merupakan penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Makanya tidaklah mengherankan apabila banyak ahli memprediksi ekonomi Indonesia  akan tumbuh pada kisaran 6-8% per tahun selama dua dasawarsa yang akan datang. Tentu saja dengan beberapa persyaratan pertama, ketersediaan SDM berkualitas mendukung tumbuhnya industri. Pada 2030 diperkirakan harus tersedia 65 – 115 juta tenaga kerja terampil. Kedua perhatian terhadap sektor pertanian sebagai penopang  supply bahan baku industri. Ketiga adalah sektor industri yang kuat ditandai oleh kepastian hukum dan hubungan industri antara buruh dan pemilik perusahaan yang sehat.

 

 

 

Gambar 1: On the Job training atau pendidikan di industri (dual system) bagi siswa SMK adalah wujut nyata system pendidikan vokasi yang paling efektif.

 

Kebijakan rasio SMA:SMK 30:70 yang mentah

Menilik catatan utama,  menjadi sangat rasional kebijakan pemerintah waktu itu dengan cepat mengubah komposisi SMK:SMA menjadi 55:45 secara gradual. Rencana Strategis (Renstra) Depdiknas 2005-2009 dinyatakan bahwa rasio pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan menengah umum ditargetkan sebesar 50:50 pada tahun 2010 dan 70:30 pada tahun 2015. Meski awalnya ditentang banyak pihak, tetapi justru kebijakan tersebut pantang mundur dilanjutkan dengan mendorong berdirinya sekolah vokasi dan community college. Kita ingin mengambil contoh sistem pendidikan di Jerman yang berhasil menyiapkan tenaga terampil.Suatu saat pada tahun 2008 pejabat Holchim Indonesia mengapresiasikan kebijakan ini 70% SMK : 30% SMA

adalah track pendidikan yang cocok dan dibutuhkan Indonesia menuju 2030 nanti. Negaramu akan kaya jika SMK disiapkan dengan serius hanya untuk mengisi lapangan kerja terampil yang profesional. Pajak untuk Negara akan semakin memenuhi pundi-pundi, jika para lulusan SMK langsung bekerja sesuai dengan kompetensinya dan memperoleh upah yang layak sebagai operator yang mumpuni . Tetapi sebaliknya, negaramu akan bangkrut kalau jumlahnya SMA tetap 70 % disbanding SMK. Ingat, SMA sejatinya hanya dipersiapkan untuk jenjang ke pendidikan tinggi. Indonesia masih harus terbebani anggaran 4 tahun lagi untuk membiayai untuk tamat S1. Sebagai komparasi, di Swiss tahun 2000-an jumlah sekolah menegah atas sekitar 80% SMK kata Thomas Ulrich. Ekonom Nouriel Roubini meyakinkan kita dengan ungkapan :“Goodby China, Hello Indonesia” !!

 

 

Gambar 2: Grafiks usia  produktif tenaga kerja Indonesia mencapai puncaknya tahun 2030

SDM kita akan dititik produktif di kisaran tahun 2020-2030. Bayangkan, saat itu Indonesia Dependency Rationya reversal ke arah super produktif. Kelompok umur yang paling besar di Indonesia, yang saat ini belum produktif, tahun 2025 mendadak akan menjadi produktif. Tidak mengherankan jika  tahun 2020 Indonesia mulai masuk sebagai Top 10 Largest Economies.

 

Tabel 3. Tahun 2030 Indonesia menjadi Top 5 Largest Economies.

 

“The Next 100 Years” yang ditulis George Friedman, pertama, mengapa anak muda Singapura menyebut 2030? Pada tahun ini, salah satu (atau satu- satunya) negara superpower akan memasuki titik balik siklusnya dalam hal krisis, krisis ekonomi besar dan krisis sosial. Negara itu adalah Amerika Serikat, AS atau US Sejak The Great Depression, atau bahkan sejak Declaration of Independence, 1776, AS memiliki siklus sekitar 50 tahunan yang menandakan suatu titik balik atau titik geser atau perubahan, jika memang tidak terbalik.

 

Visi Indonesia 2030: Penguasa Dunia?

Untuk meniti tujuan jangka panjang tersebut telah dikenalkan beberapa rancangan dengan bentuk visi yang telah

dinyatakan bahwa :

1.    perekonomian Indonesia akan menjadi kekuatan nomor 1 di dunia pada tahun 2030 diikuti China, India, Amerika Serikat dan Uni Eropa

2.    jumlah penduduk sebesar 285 juta jiwa,

3.    PDB Indonesia bisa mencapai 5,1 triliun $US.

4.    Pendapatan perkapita US$ 180.000 per tahun

 

Menurut Renald Kasali, Jusman Syafii, Thee Kwan Gie, dan satu lagi pengusaha muda dalam program rutin “Economic Challenges”  di stasiun Metro TV. Acara yang dipandu Suryopratomo itu diberi tema “Nostradamus Ekonomi Indonesia” memang menghadirkan para pemangku kepentingan di negeri ini. Jumbuh dengan diskusi tersebut Visi indonesia 2030 diusulkan oleh sejumlah pakar yang tergabung dalam Yayasan Indonesia Forum yang dipimpin oleh Chaerul Tanjung dan diisi sejumlah pakar dari berbagai lintas disiplin dengan target menekankan pada pentingnya inovasi untuk memajukan ekonomi Indonesia.

Untuk mencapai cita-cita dan impian ini, beberapa asumsi harus dapat tercapai, yaitu:

1.    pertumbuhan ekonomi riil rata-rata 7,62 %/tahun

2.    laju inflasi 4,95 %/tahun

3.    pertumbuhan penduduk rata-rata 1,12 % per-tahun.

 

Jika seluruh komponen bangsa bekerja sama dengan bersinergi untuk mengelola berbagai keunggulannya seperti sumber daya alam serta menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam negeri, maka impian ini pasti akan berhasil. Beberapa persoalan tersebut di antaranya adalah: mewujudkan masyarakat yang beradab dan berkualitas, menciptakan kehidupan masyarakat demokratis, mewujudkan keamanan/kesatuan dan kedamaian, dan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Menurut Haryono Suyono, sukses dari impian visi Indonesia 2030 mengharuskan pemerintah bersama-sama masyarakat untuk mempersiapkan sumber daya manusia bermutu, lewat bidang pendidikan dan pelatihan selama 15 tahun pertama. Cita-cita ini hanya akan bisa terwujud jika kita semua komit memberi perhatian dan prioritas yang tinggi terhadap bidang pendidikan, terutama di bidang ilmu murni dan terapan, ilmu komputer dan elektronika, selain juga pendidikan budi pekerti dan pengetahuan global.

 

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Achmad Jazidie mengatakan, pada tahun 2030 diperkirakan jumlah tenaga kerja terampil yang harus disediakan sekitar 113 juta.

“Untuk mengatasipasi jumlah angkatan kerja terampil ini tentunya harus di upayakan berbagai terobosan, Kementerian pendidikan dan kebudayaan mengupayakan itu dengan peningkatan akses, mutu, dan relevansi,” katanya, Senin (17/3).Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah dengan Kebijakan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang diluncurkan pada tahun 2013. PMU adalah suatu kebijakan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara RI untuk mengikuti pendidikan menegah yang meliputi SMA, SMK, dan sederajat bermutu. “Dia mengungkapkan PMU difasilitasi oleh Pemerintah untuk menampung semua penduduk usia sekolah menengah. Pembiayaan PMU ditanggung bersama oleh pemerintah daerah, dan masyarakat,” ujar Achmad.
PMU sangat penting dan memanfaatkan bonus demografi Indonesia sebagai modal sumberdaya manusia. Menjaga kesinmabungan dan konsekuensi logis keberhasilan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. “Wajib belajar memiliki korelarasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, daya saing, kesehatan, dan pendapatan,” katanya.

Pendidikan memiliki kontribusi positif terhadap kehidupan bersosial dan berpolitik, dan usia lulus SMP/Sederajat, menurut peraturan perundangan yang berlaku masih belum layak bekerja, sehingga bila tidak sekolah akan memiliki dampak sosial yang kurang baik.  Keberhasilan program wajib belajar 9 tahun telah ditunjukkan dengan tingginya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP tahun 2012 sebesar 98,20%, sementara APK tingkat pendidikan menengah baru mencapai 76.01%. Ini berarti terdapat 22,20% lulusan tingkat SMP atau sederajat yang belum tertampung di tingkat pendidikan menengah. “Rendahnya APK pada jenjang pendidikan menengah disebabkan karena kendala geografis, sosial, ekonomi, dan budaya.

Dengan Program PMU diharapkan APK pendidikan menengah akan mencapai 97,0% pada tahun 2020,” kata Achmad.

Perubahan sasaran rasio SMA dan SMK tersebut akan berdampak penyediaan dana yang cukup besar yang harus disediakan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan tenaga kependidikan. Dampak lainnya adalah perguruan tinggi yang selama ini ada lebih banyak menampung lulusan SMA dengan proporsi jurusan ilmu sosial jauh lebih besar jika dibandingkan jurusan teknologi. Sementara itu, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa kemajuan suatu negara tidak semata-mata karena penekanan pada pendidikan menengah umum atau kejuruan.

 

Kurikulum 2013

 Kurikulum 2013 (baca: SMK) merupakan penyempurnaan kesiapan masa depan calon tenaga kerja yang harus dilakukan, harus!, tidak bisa tidak. Kurikulum selalu perlu disesuaikan dengan kebutuhan lulusan baik untuk jangka pendek maupun jangka ekstra panjang. Sementara kurikulum yang berjalan kondisi saat itu (kurikulum tingkat satuan pendidikan) disebut berbasis kompetensi, tapi kenyataannya masing-masing kompetensi itu masih dipisah-pisah. Misalnya antara ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan tidak terpadu menjadi satu kompetensi yang jelas dan terukur. Oleh karena itu perlu disiapkan secara terpadu dan berkelanjutan dengan tetap mengembangkan 8 standar pendidikan yang telah ditetapkan.

"Menjadi satu kesatuan tidak dipisah-pisah. Tapi kenyataan ada pelajaran khusus untuk meteri sikap, ada mata pelajaran khusus untuk pengetahuan dan ada mapel khusus untuk keterampilan. Itu tidak benar, harusnya diblanded(dicampur) jadi satu," kata Alkaf, 2013 saat itu.

Rendahnya nilai evaluasi belajar anak-anak Indonesia berdasarkan hasil penelitian TIMSS 2011 dan PISA secara internasional belum bisa dijadikan alasan untuk pergantian kurikulum. Sebab rendahnya nilai karena kita belum memiliki guru-guru yang berkualitas. Kalau saja pemerintah fokus dalam pelatihan guru, niscaya nilai-nilai itu akan terangkat dengan sendirinya. Sebab pada dasarnya, anak Indonesia adalah anak-anak yang cerdas. Perlu guru yang cerdas pula untuk mengajari mereka. Cara mengajar guru itu kunci perubahannya.

Meskipun terlambat, ide untuk mendirikan lebih banyak sekolah vokasi dan politeknik perlu mendapat apresiasi. Tantangan terbesar adalah menyadarkan masyarakat agar mengubah mindset terhadap gelar kesarjanaan. Dengan telah disyahkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, maka gelar kesarjanaan menjadi tidak penting dan kompetensi menjadi lebih relevan. Dalam kontek regional-internasional, kita tidak memiliki banyak waktu. Tahun 2015 dengan komitmen “Asean Single Community” dan penerapan “Mutual Recognation Arrangement” menjadi tantangan tersendiri.  Pada masa tersebut, menjadi sulit untuk kita dalam “memproteksi” pasar tenaga kerja Indonesia agar tidak kebanjiran tenaga asing (Agus Sartono, MBA22 March 2014).

Kapasitas lulusan SMK 2030

Kemendikbud saat itu 2013 memperkirakan jumlah lulusan Sekolah Menengah Kejuaran akan mencapai 4 juta orang per tahun mulai 2020 mendatang. Angka itu merupakan hasil penghitungan deret ukur mengingat pada saat ini setiap tahunnya Indonesia telah menghasilkan 2,7 juta lulusan SMK dan madrasah, kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mustaghfirin Amin, kala itu.

Amanah untuk Guru

Jikalau angka capaian lulusan SMK tahun 2020  tersebut merupakan amanah yang ditujukan untuk para guru sangat relevan jika pemerintah sekaligus masyarakat ikut mendukung upaya pengembangan, perbaikan serta membuka kesempatan para guru untuk berkreativitas yang lebih intensif terarah dan maju.

Adalah langkah yang sangat strategis yang telah dirancang oleh pemeintah bahwa status guru diarahkan menjadi tenaga profesi sehingga dengan status tersebut secara otomatis kinerja guru dituntut professional.

Istilah professional disini diterjemahkan secara bebas yaitu guru dalam kehidupannya mampu berkarya (perform) sesuai dengan kompetensinya sebagai guru dengan skill competence tertentu (dengan bukti telah lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga profesi terkait dan diakui secara nasional) sehingga dalam keseharian kehidupannya tercukupi kebutuhan minimalnya atau kebutuhan dasar kehidupannya (layak sandang, pangan dan papan).

 Grading ketenagaa-kerjaan berdasarkan jenjang pendidikan  program vokasi seperti pada gambar 3 berikut.

 

Sumber: http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Dirjen%2520Dikti_Kebijakan

Gambar 3:  Grading tenaga kerja  menurut KKNI.

 

Jika grade ini  dibaca, maka tugas pemerintah maupun masyarakat  seyogyanya mempersiapkan lulusan SMK untuk menjadi grade 2 operator level 2. Selanjutnya untuk pendidikan vokasi tingkat tinggi yaitu D4 atau S1T (terapan) pada grade 6 sebagai teknisi atau analis.

Selanjutnya, bagi tenaga pendidiknya harus secara serta merta menyesuaikan kebutuhan kompetensi yang dituntut untuk proses kegiatan belajar mengajarnya maka harus mempunyai kompetensi yang telah ditentukan sesuai dengan profesi guru yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 selanjutnya  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tahun 2012 nomor 34/PMK.03/2012  yang mengatur tentang tunjangan bagi guru dalam usaha meningkatkan kelayakan hidup sebagai pemegang profesi guru. Namun demikian semua guru harus mampu mengembangkan kompetensi profesi sepanjang waktu sebagai upaya meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam berkarya atau unjuk kerja (perform) pada proses kegiatan belajar mengajar

 

Gambar 3: Kompetensi profesi guru mata pelajaran.

 

Guru yang dapat mengikuti Sertifikasi Guru melalui PPGJ harus memenuhi persyaratan Lengkap Baca PPG 2015 Ini syaratnya sebagai berikut.
1.    Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

2.    Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif mengajar di sekolah di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali guru PendidikanAgama.

3.    Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dengan ketentuan:

a.  Guru PNS yang sudah dimutasi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri     Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentangPenataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dan Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013. tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru,harus memiliki Surat Keputusan Mutasi dari Bupati/Walikota. 

b.    Guru bukan PNS yang sudah dimutasi oleh yayasan pada bidang studi sertifikasi yang berbeda karena alasan linieritas, diusulkan oleh kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

 4.    Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan.

5.    Guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK pengangkatan sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan (guru tetap yayasan/GTY), sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK pengangkatan dari Bupati/Walikota. Guru bukan PNS tersebut harus sudah kerja minimum 2 tahun secara terus menerus yang dibuktikan dengan SK dimaksud. 

6.    Pada tanggal 1 Januari 2016 belum memasuki usia 60 tahun.

7.    Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Jika peserta diketahui sakit pada saatdatang untuk mengikuti workshop yang menyebabkan tidak mampu mengikuti kegiatan workshop, maka LPTK berhakmeminta pemeriksaan ulang terhadap kesehatan peserta tersebut. Jika hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan peserta tidak sehat, LPTK berhak menunda atau membatalkan keikutsertaan yang bersangkutan dalam workshop.

 

Kesimpulan

1.  Proporsi penduduk usia produktif pada 2030 sangat mendorong tercapainya Indonsia sebagai ekonomi global.

2.    SMK segera mencanangkan dan secara focus lulusannya diprioritaskan untuk mengisi lapangan kerja tingkat mengah.

3.   Kurikulum 2013 menjadi semangat menggeser pola KBM di SMK sehingga lulusannya semakin kompetitif, percayadiri untyuk mengisi pembangunan dan kemakmuran tahun 2030 bahkan inilah langkah kogkrit terciptanya model pendidikan yang efektif.

 

 

Referensi:

1.    http://terbittop.com/?p=1014

2.    http://birokrasi.kompasiana.com/2011/02/08/visi-indonesia-2030-penguasa-dunia-338542.html

3.    World population forecasts tend to have an error range of +/- 5% in 2030 and +/- 14% in 2050.

4.    Perpres 4 tahun 2015

5.    Renstra Kemdikbud 2015

Copyright 2019. Powered by Humas. PPPPTK BOE MALANG