Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Print
Category: Listrik & Elektronika
Last Updated on Monday, 20 April 2015 Published Date Written by Asrizal Amir

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Asrizal Amir(Widyaiswara P4TK-BOE Malang)

 

Abstrak

Persaingan kompetensi kerja regional masyarakat ekonomi Asia pada tahun ke depan semakin ketat. Selain pengetahuan dan ketrampilan kerja hal pokok lain yang harus ditanggapi dengan serius oleh tenaga kerja adalah sikap atau perilaku dalam menanggapi masalah dasar tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Dari data diberbagai Negara, hazard dan resiko yang menimpa seseorang terbanyak adalah diarea kerja, perjalanan dan lingkung keseharian. Oleh karenanya sesuai UU no 14 tahun 1970 telah  diatur bagaimana tata cara dan berikap dalam proses kerja.

Berikut akan dibahas tentang sejarah ketenaga kerjaan, peraturan, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh karyawan maupun perusahaan menanggapi masalah kesehatan dan keselamatan kerja K3.

Kata kunci: K3, UU, perusahaan dan karyawan 

 

Hukum dan regulasi keselamatan 

Pada awal abad kesembilan belas berkumpulah para pekerja sebagian besar anak-anak dari seantero penduduk Britania Raya. Menjadi  awal kehidupan, mereka bekerja berjam-jam lamanya untuk mengabdi pada majikan yang jahat atau pada sang mandor.  Untuk menjaga kesehatan dan moral para pekerja anak-anak pada tahun 1802 oleh Robert Peel diperkenalkan upaya pengurangan jam kerja para pemagang (pekerja anak-anak) untuk 12 jam kerja per hari agar dapat menjaga dan memulihkan kondisi mereka.

Gambar 1: K3 PPE

Pada tahun 1833 kemudian perusahaan melakukan perubahan kebijakan dengan pembatasan jam kerja per minggu bagi anak usia 13 tahun sampai 18 tahun menjadi 69 jam setiap minggunya.  Dengan diperkenalkannya pabrik pada tahun1833, dilakukanlah penunjukan empat Inspektur pabrik yang bekerja full time. Mereka diizinkan untuk dapat mempekerjakan sejumlah asisten kecil yang diberi tanggung jawab untuk memeriksa pabrik di seluruh Inggris, Skotlandia, Irlandia dan Wales.Ini pekerjaan tambahan,sebagai isyarat bagi pekerja laki-laki dalam mempelopori modernisasi pengawasan HSE (Health and Safety Executive), penegakkan hukum keselamatan ini akhirnya disahkan oleh parlemen, hal yang paling penting dari sebuah peraturan keselamatan dan kesehatan terutama di Indonesia telah disahkan oleh pemerintah pada tahun 1970 yang disebut dengan undang-undang tentang Keselamatan Kerja.

Kisah pembuatan perundangan dari beberapa negara di Eropa terutama dibuat oleh parlemennya. Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh parlemen, dalam masa perjalanan akhirnya disyahkan menjadi undang-undang. Jika dalam perjalanan dan pelaksanaanya tidak sesuai dengan hukum negara maka siapapun dapat berakibatdituntut  oleh pengadilan dan kemungkinan hukuman penjara bagi pelakunya. Sekarang kita akan melihat delapan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk industri elektroteknik.

 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1970

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan di tempat kerja, namun baru-baru ini undang-undang yang paling penting adalah keselamatan dan kesehatan kerja.Tujuan dari UU ini adalah untuk memberikan kerangka hukum dalam memotivasi dan mendorong usaha keselamatan dan kesehatan kerjadengan standar  tinggi; UU menempatkan tanggungjawab keselamatan ditempat kerja adalah berlaku untuk semua karyawan maupun pemilik perusahaan. Perusahaan berkewajiban untuk merawat keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.

Untuk melakukan kewajiban ini maka kebijakan yang diberlakukan adalah:

Karyawan memiliki tugas untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja mereka sendiri, bahwa orang lain mungkin dapat juga akan terpengaruh oleh tindakan mereka yang baik.

Gambar 2: Kebakaran akibat listrik

Untuk melakukan hal ini semua,mereka harus:

Kegagalan dalam mematuhi UU K3 adalah merupakan tindakan kriminal dan setiap pelanggaran hokum dapat mengakibatkan denda berat, penjara atau keduanya.

 Penyelenggaraan K3

Hukum dan peraturan harus ditegakkan jika keduannya diberlakukanefektif. Sistemkontrol dalam K3 berasal dari Health dan Safety Executif ( HSE ) yang bertugas dalam pengawasan hukum. K3dibagi menjadi beberapa spesialisasi atau bagian misalnya: Hiperkes (Higiene Perusahaan dan Kesehatan) kerja bagi Dokter Perusahaan; Pengawasan Instalasi; Instalasi Penyalur Petir;  Pesawat Tenaga dan Produksi serta lainnya.Setiap bagian lokal atau unit kerjainspektur dapat mengunjungi tempat-tempat karyawan bekerja. Para pengawas K3 telah diberi kekuasaan luas untuk membantu mereka dalam mentaati hukum. Mereka dapat melakukan inspeksi :

Gambar 3: Kecelakaan Kerja

 Menuntut semua orang yang gagal mematuhi tugas keselamatan mereka, termasuk pengusaha, karyawan, disainer, produsen, pemasok dan wiraswastawan.mempunyai empat hal penting yang perlu diperhatiakan, yaitu:

  1. Pengenalan dalam upaya-upaya untuk mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja.
  2. Tata-tertib dalam penunjukan penasehat keselamatan kerja
  3. Tata-tertib dalam penunjukan komandan kebakaran dan kondisi darurat
  4. Penyediaan informasi keselamatan dan kesehatan kerja berkaitan dengan perwakilan yang dipersyaratkan oleh beberapa persyaratan atau hukum.

Implikasi kesehatan dan keselamatan kerja pada pengenalan teknologi baru

Semua tempat kerja yang mempekerjakan lima orang atau lebih harus menampilkan jenis poster seperti contoh yang ditunjukkan pada Gambar 1.2. Untuk meningkatkan promosi langkah-langkah keselamatan dan kesehatan kerja yang memadahi, maka perusahaan harus berkomunikasi dengan perwakilan karyawan bidang keselamatan.

Perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 20 orang biasanya dapat dibentuk komite keselamatan yang terdiri dari petugas keamanan dan perwakilan karyawan selanjutnya biasanya dinominasikan sebagai serikat pekerja. Petugas keamanan adalah biasanya bekerja waktu penuh dalam peran tersebut

Perusahaan kecil mungkin juga akan mempekerjakan pengawas keamanannya, walaupun sudah memiliki tugas lain dalam perusahaan atau sebagai langkah alternatif mereka bisa bergabung dengan  kelompok petugas keselamatan“safety group.

Gambar 4: Luka Bakar

Perusahaan kecil mungkin juga akan mempekerjakan pengawas keamanannya, walaupun sudah memiliki tugas lain dalam perusahaan atau sebagai langkah alternatif mereka bisa bergabung dengan  kelompok petugas keselamatan“safety group“. Kelompok keselamatan ini kemudian dapat berbagi biaya (kontribusi) atau pengetahuan (sharing) untuk mempekerjakan seorang penasehat keselamatan atau safety officer. Anggota kelompok seyogyanya saling mengunjungi antar perusahaan secara bergiliran. Seorang karyawan yang menengarahi atau dapat membaca situasi akan terjadinya mara-bahaya harus secepatnya melaporkan kepada petugas perwakilan keamanan setempat. Maka safety group  harus menyampaikaninformasi situasi bahaya pada komite keselamatan untuk selanjutnya akan diambil tindakan pencegahan atau penyelamatan. Ini berarti merupakan masukan positip untuk dapat selalu mengubah (mengembangkan) kebijakan perusahaan atau prosedur dalam membuat modifikasi terhadap perangkat K3. Semua tindakan komite keselamatan harus didokumentasikan dan dicatat sebagai bukti bahwa perusahaan menanggapi serius tentang K3.

Berikut tugas komite keselamatan kerja:

1). Mencatat semua masalah yang di angkat.

2). Menemukan masalah baru yang dapat diangkat pada setiap pertemuan.

3). Mencatat dalam jumlah pekerjaan yang di selesaikan sejak pertemuan terakhir.

 

Keamanan listrik, aturan kualitas dan kontinuitas

 

Keamanan listrik, aturan kualitas dan kontinuitas diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Instansi ini adalah membuat peraturan perundang-undangan yang diberlakukan sebagai hukum negara. Perundang-undangan dirancang untuk memastikan pasokan energi listrik yang tepat dan aman mulai pembangkitan hingga pada titik terminal beban milik konsumen. Pernyataan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan undang-undang keselamatan kerja tahun 1970.

Gambar 5:Bagaimana kena strum 

Tujuan perusahaan

Langkah-langkah keselamatan dan kesehatan adalah tujuan bersama bagi semua unsur manajemen perusahaan dan karyawan di semua tingkatan. Perusahaan akan melaksanakan langkah keselamatan dan kesehatan dengan harapan tidak akan menyebabkan risiko bagi anggotanya, karyawan atau masyarakat umum. Untuk tujuan ini perusahaan mengambil kebijakan bahwa tanggung jawab untuk keselamatan dan kesehatan di tempat kerja akan disampaikan pada seluruh karyawan dengan cara seperti yang diuraikan di bawah.

 Tanggung jawab perusahaan

Perusahaan bertanggung jawab untuk mendukung setiap usaha dalam memenuhi kewajiban hukum dibawah keselamatan dan kesehatan kerja dengan  memastikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja karyawan serta untuk masyarakat umum. Perhatian khusus akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

atan

 

 

 Tanggung jawab karyawan

Setiap karyawan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan dirinya sendiri dengan cara aman, oleh anggota lain serta masyarakat umum tetap mematuhi nasihat dan petunjuk tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jika setiap karyawan menganggap bahwa bahaya keselamatan dan kesehatan ada didepannya maka tanggung jawab lain yaitu untuk melaporkan hal tersebut keatasannya atau melalui perwakilan atau orang lain bila memungkinkan.

 Tanggung jawab manajemen dan pengawas

Manajemen dan pengawas atau supervisor disemua tingkatan diharapkan menjadi teladan dalam berperilaku aman dengan tetap menjaga kelangsungan keselamatan karyawan, khususnya dengan melakukan cara:

 

Konsultasi bersama

Konsultasi bersama mengenai masalah kesehatan dan keselamatan adalah penting. Perusahaan akan memahami stafnya, atau wakil mereka, untuk suatu pengaturan yang memadahi dalam konsultasi bersama melalui langkah-langkah upaya untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja  dan membuat serta memelihara aturan yang dapat memuaskan bagi partisipan atau karyawan yang terlibat dalam pengawasan tindakan tersebut.

Masing-masing perwakilan perusahaan awalnya dianggap sebagai fungsi dan peran Perwakilan Keselamatan yang digambarkan dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja Undang-Undang.

Gambar 6: Konsultasi bersama 

Wakil-wakil saling berbagi tanggung jawab manajerial untuk dapat memastikan kesehatan dan keselamatan anggota mereka dan bertanggung jawab untuk menjadi perhatian manajemen tentang segala kekurangan di perusahaan terutama tentang masalah kesehatan dan pengaturan keamanan. Perusahaan sejauh ini sudah cukup praktis memberikan perwakilan dengan fasilitas dan pelatihan agar mereka dapat melaksanakan tugas ini.

 Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Undang-undang tahun 1970 tentang K3 ditindak lanjuti Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Gambar 7: K3 menjadi tanggung jawab kita bersama 

Tanggung jawab akhirnya berpihak pada direksi dan manajer perusahaan jika mempekerjakan lebih dari lima karyawan dan dapat juga menyelenggarakan secara pribadi tetapi tetapbertanggung jawab atas kegagalan dalam mengontrol keselamatan dan kesehatan kerjanya.Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sesuai peraturan tahun 1996 diatas memberitahu kita bahwa manajemen harus memeriksa tempat kerja secara sistematis, prosedur kegiatan dan manajemen keselamatan yang pembentukannya melalui proses asesmen risiko. Sebuah catatan sangat menentukan semua penilaian risiko oleh karena itu harus disimpan di tempat yang aman dan disiapkan untuk inspektur HSE, diperlukan sebagai laporan. Informasi ini harus dikomunikasikan setiap saat kepada seluruh staf yang selalu berubah. Jika dalam pola perilaku kerja perlu keteladanan maka untuk kepentingan keamanan direkomendasikan catatan penilaian resiko diletakkan di tempat kerja. 

Risiko yang mungkin memerlukan penilaian formal didunia industri elektroteknik, diantaranya: 

Gambar  8: Bahaya ketinggian 

1). Bekerja di ketinggian.

2). Menggunakan alat-alat listrik.

3). Benda yang jatuh.

4). Bekerja ditempat terbatas.

5). Listrik dan cedera pribadi.

6). Bekerja dengan peralatan atau mesin tetap hidup

7). Menggunakan peralatan menyewa

8). Penanganan manual, mendorong,  menarik dan mengangkat.

9). Kondisi lapangan, benda jatuh, debu, cuaca, air, kecelakaan dan cedera.

Dan risiko lain saat bekerja dengan barang dengan spesifikasi khusus maupun tempat aktivitas bekerjanya.

Pengawasan zat berbahaya terhadapkesehatan

Peraturan Control of Substances Hazardous to Health (COSHH) diterbitkan pada tahun 1988 dan dipaksakan diterapkan pada Oktober 1989. Modifikasi dan peninjauan kembali diberlakukan pada tahun 1994 dengan beberapa perbaikan, dan modifikasi terbaru tahun 2002.COSHH merupakan kontrol yang menguntungkan bagi masyarakat,  adanya sikap berbahaya di tempat kerja. Peraturan mensyaratkan perusahaan harus menilai resiko kesehatan bila bekerja dengan bahan berbahaya.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun adalah petunjuk bagi semua karyawan untuk dipahami dan dilakukan.Pelatihan teknis mempergunakan Alat Pelindung Diri akan mengurangi risiko dan memberikan perlindungan pribadi sehingga karyawan tidak akan membahayakan diri sendiri atau orang lain melalui paparan zat yang berbahaya. Karyawan juga harus tahu bagaimana tentang prosedur pembersihan, penyimpanan dan pembuangan yang aman dan prosedur darurat apa yang harus diikuti. Informasi yang diperlukan harus tersedia untuk siapa saja yang berusaha menerapkan K3 serta bekerja dengan zat berbahaya.

 Zat-zat berbahaya meliputi:

Asap dan gas yang menyebabkan sesak napas ( pembakaran PVC  mengeluarkan racun asap).

Semen dan debu kayu menyebabkan masalah pernapasan dan mata iritasi

Asbes, meskipun pasokan dan penggunaannya paling mudah tapi berbahaya dan sekarang dilarang

Dalam amandemen terbaru mereka, COSHH fokus hanya untuk memberikan nasehat dan bimbingan serta membangun pemahaman agar para kontraktor memperhatikankeamanan dan mengontrol penggunaan produk asbes.  Dimana perusahaanmenyediakan APD relevan,maka karyawan berkewajiban menggunakan dan menjaga keselamatan diri dan juga lingkungannya

Personal Protective Equipment (PPE) atau Alat Pelindung Diri (APD)

APD adalah semua peralatan yang dirancang untuk dipakai, atau dimiliki untuk melindungi terhadap resiko keselamatan dan kesehatan kerja. Termasuk sebagian besar jenis pakaian pelindung, kacamata pelindung mata, kaki dan kepala, pelindung rambut, jaket dan pakaian dengan visibilitas tinggi. Sesuai regulasi K3, pengusaha harus menyediakan APD gratis dari biaya apapun dan karyawan harus memakainya sesuai dengan prosedur dan tepat. Tanda-tanda peringatan keamanan adalah tanda peringatan dari beberapa jenis APD yang digunakan di tempat khusus.Bagian tubuh yang rentan membutuhkan perlindungan diantaranya adalah kepala, mata, telinga,paru-paru, dada,tangan dan kaki dan sebagai tambahanyang perlu dipertimbangkan yaitu perlindungan kemungkinan jatuh

Gambar 9.: Beberapa APD 

 

Kesimpulan :

  1. Diharapkan semua lembaga diklat atau lembaga yang mengerahkan tenaga kerja aktif melaksanakan K3 secara terus menerus dan terprogram
  2. Direksi perusahaan atau pimpinan lembaga berkewajiban memfasilitasi peralatan dan sosialisasi K3 pada semua karyawannya termasuk tenaga kerja yang baru masuk
  3. Sekolah terutama yang berafiliasi bidang pendidikan kejuruan

 

Referensi :

  1. Willem Maes, Marine Electrical Knowledge, Antwerp Maritim Academy, Belgia 2013.
  2. Trevor Linsley, Basic Electrical Installation Work, Fifth Edition, Elsevier Ltd. 2008.
  3. Brian Scaddan, Electrical Installation Work,6th ed. Elsevier Ltd.,Italy, 2008