Berita

"Kenali Hukum Jauhkan Hukuman", TP4D Kejaksaan Negeri di P4TKBOE Malang

Print
Category: BERITA
Created on Wednesday, 20 November 2019 Last Updated on Friday, 22 November 2019 Published Date Written by muharyoso

“Aset Pemerintah harus  segera diamankan atau diselamatkan, maka segera MOU  dengan pihak kejaksaan, untuk penanganan kasus,

sehingga ada pendampingan dan kuasa hukum dari kejaksaan, untuk menangani penyelesaian  tersebut”, tegas Dian Purnama (Kasi Perdata Kejaksaan Negeri Malang). Tentunya Tim akan melihat prosedur dan  kronologis peristiwa secara runtut, hal tersebut tercermin dari sesi tanya jawab Pak Sunarman (Kasubag TU&RT) dengan TP4D dari kejaksaan negeri Malang, untuk bagaimana penanganan Black list penyedia, bahwa ada sangsi dari asosiasi dan prosedur/aturan yang menanganinya.

“Bagaimana  penanganan  terkait LSM dan  wartawan / jurnalis dari beberapa Media ketika  meminta  penjelasan  tentang pengadaan barang dan jasa pada  kegiatan institusi?”, tanya  Herry M (staf  publikasi) , “selama dokumen pengadaaan itu jelas, dan sesuai aturan yang ada, tidak masalah, dan tidak perlu takut”, jawab pak Dian Purnama (Kasi Perdata), namun  perlu diperhatikan ada dokumen yang boleh disampaikan dan tidak, maka lakukan dengan memberikan informasi secara  terbuka, dibuatkan papan nama, pergunakan UU ITE terkait cara pengajuan, alur UU Publik dan pastikan bahwa pekerjaan kita harus benar-benar save dulu, sehingga tidak akan ada keraguan dalam melakukan tindakan, maka selalu konsultasikan dengan TP4D (Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan Daerah). "terkait dengan Penerapan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berlaku hanya untuk instansi karena sesuai payung hukum yang ada, maka coba disampaikan pada pak menteri agar 
ada regulasi yang mengatur, sehingga kedepan institusi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum yang ingin mendapatkan keterampilan dibidang keahlian yang ada di P4TKBOE Malang" terang pak Dian.

Terkait  Audit yang dilakukan beberapa instansi selalu berbeda-beda, sehingga sangat membingungkan tim pengadaan bagaimana langkah antisipasi hal itu?’,  tanya  khudori (Staf TU& RT). Dijelaskan  Pak Yusuf (Kasi Intel) segera buat surat tertulis pada institusi tersebut, tidak boleh hanya lisan, agar nanti langkah kita  mempunyai ketetapan hukum jika suatu saat bermasalah.

Untuk pengadaan langsung  kadang menimbulkan isyu sensitif bagaimana pak menanggulangi hal tersebut?”, tanya Lita (staf TU & RT). "Selama prosedur dijalankan sesuai aturan yang berlaku sebenarnya tidak masalah dan tidak perlu takut ", jawab Yusuf. Antusias peserta terbukti sangat tinggi dari pertanyaaan beberapa peserta yang disampaikan peserta workshop.

Diakhir sesi Tim TP4D menyampaikan himbauan layanan hukum gratis dari kejaksaan  yang tentunya dapat diakses seluruh masyarakat.

Ya..suasana yang tadinya tegang pada sesi materi oleh  Tim Workshop Desiminasi TP4D (Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan Daerah) Kejaksaan Negeri Malang di PPPPTK BOE Malang Rabu, (20/11) di Gedung Arjuna, dengan peserta internal P4TK BOE terdiri dari staf penjab pengadaan, perencanaan dan beberapa unit terkait, kontan berubah mencair santai dan gayeng, ketika sesi tanya jawab berlangsung, ketegangan seakan sirna mencair dari warna baju resmi yang dikenakan tim kejaksaan.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Pak Muhammad Soleh, M.M (Kabid Proginfo) dalam pesannya beliau menyampaikan semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pemangku kebijakan dan bermafaat bagi institusi mencegah terjadi penyimpanan atau korupsi dan semakin mantap dalam menjalankan  kegiatan institusi. 

Sebelum kegiatan berlangsung disampaikan laporan kegiatan dari pak Sunarman, M.M selaku (Kasubag TU& RT), diakhir sesi kegiatan, ditutup dengan foto bersama.(hmy)

Copyright 2019. Powered by Humas. PPPPTK BOE MALANG