PNBP

Print
Category: PNBP
Last Updated on Thursday, 09 May 2019 Published Date Written by muharyoso

SISTEM TATA KELOLA PNBP FUNGSIONAL

PADA PPPPTK BOE MALANG 

 

Pengarah:

DirekturJenderalGurudanTenagaKependidikan

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak

KepalaPPPPTK BidangOtomotifdanElektronikaMalang

 

 

 

TimPenyusun:

Dr. Abd. Rochim

Moehammad Soleh, S.P., M.Si.

Dede Syaehumishbah, S.Pd., M.Sc.

…….

 

 

 

 

 

Diterbitkanoleh:

Pusat PengembangandanPemberdayaan Pendidikdan TenagaKependidikan BidangOtomotifdanElektronikaMalang

 

 

 

 

Copyright©2019

Pusat Pengembangandan PemberdayaanPendidikdanTenaga Kependidikan

BidangOtomotifdanElektronikaMalang

BAB I PENDAHULUAN

 

A. Latar Belakang

Tuntutan peningkatan kompetensi saat ini sangat tinggi baik dari pendidik dan tenaga kependidikan, dunia usaha dan industri, maupun dari masyarakat umum. PPPPTK memiliki potensi besar untuk meningkatkan kompetensi mengingat PPPPTK memiliki SDM kompeten dan sangat berpengalaman baik di dalam maupun di luar negeri dalam hal peningkatan skill individu. Selain SDM, sarana dan prasarana yang dimiliki PPPPTK sangat memadai untuk pelaksanaan peningkatan kompetensi.

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari perpajakan. PNBP merupakan penerimaan negara terbesar kedua setelah pajak.Berdasarkan sifatnya, PNBP dapat dibagi menjadi 2 yaitu PNBP Umum dan PNBP Fungsional. PNBP Umum merupakan penerimaan yang tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga, melainkan berasal dari penjualan dan penyewaan barang/kekayaan negara, penyimpanan uang negara (dalam bentuk giro), dll. Sedangkan, PNBP Fungsional merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pungutan kementerian negara/lembaga (K/L) atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, Petunjuk Teknis ini hanya akan membahas tentang pengelolaan PNBP fungsional.

PPPPTK adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya.

 

B. Landasan Hukum

1.       UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.       UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP;

3.       PP No. 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kemendikbud;

4.       PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yang Terhutang;

5.       PP No. 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan PNBP;

6.       PP No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP;

7.       PP No. 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;

8.       PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;

9.       PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;

10.    Permendikbud No. 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK;

11.    Permenkeu No. 152/PMK.02/2014  tanggal 24 Juli 2014tentang Petunjuk Penyusunan Rencana PNBP Kementerian Negara/Lembaga;

12.    Permenkeu No. 87/PMK.02/2014  tanggal 12 Mei 2014tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan PNBP;

13.     Permenkeu No. 3/PMK.02/2013  tentang Tata Cara Penyetoran PNBP oleh Bendahara Penerimaan.

 

C. Maksud dan Tujuan

Sistem Tata Kelola PNBP Fungsional pada PPPPTK BOE Malang inidisusun agar:

1.    Pengelolaan penyetoran dan penerimaan PNBP Fungsional dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.    Pengelolaan pencairan dan penggunaan dana PNBP Fungsional sesuai dengan system APBN dan ketentuan peraturan perundang-undangan

3.    Terlaksana pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban PNBP Fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Adapun tujuannya adalah:

1.    Optimalisasi penerimaan dan penggunaan PNBP Fungsional pada PPPPTK BOE Malang

2.    Sebagaipedoman kerja bagi pengelola, pengarah, pengguna, dan pengawas serta pihak-pihak terkait dalam menyelenggarakan pengelolaan PNBP Fungsional pada PPPPTK BOE Malang agar akuntabel dan transparan.

 

 

 

 

D.  Manfaat

ManfaatSistem Tata Kelola PNBP Fungsionalinibagiantara lain:

1.    Bagi PPPPTK BOE Malang adalah :

1.1.        Sebagai panduan dalam pelaksanaan diklat PNBP fungsional agar lebih sistematis, terencana, transparan dan akuntabel.

1.2.        Sebagai panduan dalam memfasilitasi, mengorganisasi, memonitor dan mengevaluasi, pelaksanaan diklat PNBP fungsional.

2.    Bagi lembaga/organisasi lain:

2.1    Sebagai acuan operasional dalam pelaksanaan program diklat yang diselenggarakan oleh PPPPTK BOE Malang.

 

E. Ruang Lingkup

Sistem Tata Kelola PNBP Fungsional pada PPPPTK BOE Malang meliputi:

1.    Alur proses penyelenggaraan diklat PNBP

2.    Publikasi dan promosi diklat yang ditawarkan PPPPTK BOE Malang

3.    Pengelolaan dana diklat PNBP fungsional

4.    Mekanisme penerimaan, pencairan, dan penggunaan dana PNBP Fungsional

5.    Pelaporan dan pertanggungjawaban

 

F. Asas Pengelolaan PNBP Fungsional

Asas pengelolaan PNBP fungsional agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

 

 


 

BAB II PENGELOLAAN PNBP FUNGSIONAL

 

A.       Alur Pengelolaan PNBP

 

 

 

 

 

B.        Penetapan Jenis dan Tarif Diklat PNBP Fungsional

Jenis dan Tarif Diklat PNBP telah ditetapkan melaui Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Informasi tentang diklat PNBP yang ditawarkan dapat diakses melalui website PPPPTK BOE Malang www.vedcmalang.com. Tersedia juga dalam bentuk brosur, leaflet. Informasi juga dapat diperoleh langsung maupun via telefon.

Selain dari jenis dan tarif diklat tersebut, diklat dapat berasal dari kontrak kerja sama dengan pihak lain. Jenis dan pembiayaan diklat tertuang dalam kontrak kerja sama antara PPPPTK BOE Malang dengan lembaga/instansi terkait.

Jenis dan tarif diklat PNBP Fungsional yang ditawarkan beserta Rencana Anggaran Biayanya terlampir pada Lampiran …

C.    Penyusunan Target dan DIPA PNBP

Pada awal tahun berjalan target PNBP Fungsional telah ditetapkan. Tahun anggaran 2019 telah ditetapkan target PNBP pada DIPA sejumlah Rp. 411.143000,-

 

D.    Pengajuan Ijin Penggunaan

Sebagian dana PNBP Fungsional dapat digunakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan PNBP dari Kegiatan Tertentu. Ijin penggunaan PNBP Fungsional pada PPPPTK BOE Malang tahun anggaran 2019 adalah sebesar 89% dari total penerimaan. Seluruh PNBP
dikelola dalamsistem APBN.

 

E.        Komponen Pembiayaan Diklat PNBP

Setiap mata diklat memiliki rencana anggaran biaya masing-masing yang telah ditetapkan. Pembiayaan meliputi penagdaan materi, bahan praktek, ATK dan kelengkapan peserta, honor instruktur dan panitia. Biaya diklat tidak mencakup biaya akomodasi dan konsumsi. Jika peserta individu atau lembaga berkehendak menggunakan fasilitas akomodasi yang dimiliki PPPPTK maka diberlakukan tarif sewa fasilitas pada PNBP Umum sesuai ketentuan yang berlaku. PPPPTK juga dapat membantu menyediakan menyediakan konsumsi selama kegiatan. Komponen pembiayaan yang menggunakan PNBP adalah sebagai berikut.

 

No.

Komponen Pembiayaan

Keterangan

1.

 Belanja Bahan

 

 

 - Penggandaan/ Fotocopy Bahan Ajar

 

 

 - Pencetakan STTPL (Sertifikat) Peserta  

 

 

 - Penggandaan/ Fotocopy Pelaksanaan

 

 

 - Pengadaan ATK Pelaksanaan Kegiatan 

 

 

 - Pengadaan Bahan Kelengkapan Peserta

 

 

 - Pengadaan Training Kit Peserta  

 

 

 - Pengadaan Bahan Evaluasi Pelaporan  

 

 

 - Pengadaan Bahan Praktek Diklat

 

2.

 Honor Output Kegiatan

 

 

 - Honorarium Penanggungjawab

 

 

 - Honorarium Ketua 

 

 

 - Honorarium Anggota 

 

3.

 Belanja Jasa Profesi

 

 

 - Honorarium Narasumber Eselon 

 

 

 - Honorarium Instruktur

 

 

 - Honorarium Teknisi

 

 

RAB setiap mata diklat terlampir pada Lampiran ……….

 

F.        Pemungutan dan Penyetoran PNBP

PNBP Fungsional bersumber dari pendaftaran diklat peserta perorangan dan Kerja Sama Antar Lembaga.

Penyetoran PNBP telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No.  22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP. Seluruh PNBP lainnya wajib disetor
terlebih dahulu langsung ke Kas Negara.

Calon peserta individu diharuskan membayar seluruh biaya diklat yang ditetapkan 2 minggu sebelum diklat dilaksanakan dengan cara transfer kepada nomor rekening Bendahara Penerimaan PPPPTK BOE Malang dengan nomor rekening:

Nomor Rekening :  373247568

Nama Rekening  :  BPN 032 P4TK OTOMOTIF DAN ELEKTRONIKA MLG (361164)

Bank                    :  PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penerimaan dan penyetoran PNBP Fungsional

1.   Bendahara Penerimaan menerima pembayaran PNBP Fungsional dengan cara:

1)     Ketika Bendahara Penerimaan menerima pembayaran secara tunai, maka Bendahara Penerimaan akan melakukan:

a.      Membuat kuwitansi penerimaan pembayaran dari pihak ke 2

b.      Membuat Billing Setoran ke Kas Negara (Pembuatan Tagihan PNBP) melalui aplikasi Simponi

c.      Melakukan penyetoran ke Kas Negara Melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos

2)     Menerima Pembayaran dengan cara transfer ke Rekening Bendahara Penerimaan maka Bendahara Penerimaan memindahbukukan setoran dari pihak ke dua ke Kas Negara dengan mebuatkan Billing Setoran ke Kas Negara (Pembuatan Tagihan PNBP)

3)     Pihak ke 2 menyetor langsung ke Kas Negara

Sebelum Pihak Kedua menyetorkan ke Kas Negara, Bendahara Penerimaan membuatkan terlebih dahulu Billing Setoran ke Kas Negara  (Pembuatan Tagihan PNBP) kemudian pihak kedua menyetorkan Ke Kas Negara melalui Bank Persepsi atau ke Kantor Pos.

2.   Bendahara Penerimaan melakukan konfirmasi setoran Penerimaan Negara ke KPPN

3.   Bendahara Penerimaan membuat MP (Maksimal Pencairan) yang kemudian diserahkan Ke Bendahara Pengeluaran sebagai dokumen untuk proses pencairan

4.   Diakhir Bulan bersangkutan Bendahara Penerimaan membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) melalui Aplikasi SAS untuk di verifikasi ke KPPN.

 

G.       Mekanisme Pendaftaran Peserta Perorangan

Pendaftaran calon peserta diklat perorangan dapat dilakukan melalui tiga cara:

1.    Melalui online pada website PPPPTK dengan mengisi biodata dan memilih diklat yang ingin diikuti;

2.    Melalui resepsionis PPPPTK pada jam kerja dengan mengisi biodata dan diklat yang akan diikuti;

3.    Melalui telefon pada jam kerja.

Format pendaftaran peserta terlampir pada Lampiran …….

 

H.       Mekanisme Pendaftaran melalui Kerjasama Antar Lembaga

Pendaftaran yang dilakukan oleh lembaga dapat dilakukan secara kolektif dengan mengirimkan surat permohonan diklat dan proposal diklat. Diklat mengacu pada jenis dan tarif yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kemendikbud. Selain itu dapat pula mengajukan diklat diluar yang ditawarkan atau sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi pada lembaga/instansi tersebut.

Daftar Diklat terlampir pada Lampiran …..

Contoh MoU seperti terlampir pada Lampiran ….

Contoh Perjanjian Kerja Sama seperti terlampir pada Lampiran ….

Copyright 2019. Powered by Humas. PPPPTK BOE MALANG